Wabup Buka Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 lanjutan

KEPULAUAN SELAYAR - Sosialisasi pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan Kabupaten kepulauan Selayar dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, S.H. di Diera Cafe Resto, Jumat (13/5/2022).

Sosialisasi tersebut yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Selayar, serentak digelar secara nasional. Hadir oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pemerintah Kecamatan dan Desa/kelurahan. Sebagai pelaksana, hadir pula Kepala BPS Kepulauan Selayar Joko Siswanto dan Kadis Disdukcapil Drs. Andi Patonrangi Pasbal sebagai narasumber.

"Data sangatlah penting, oleh karena itu ada dua prinsip yang harus kita ingat, yang pertama update, data tidak boleh up to date karena akan salah dalam perencanaan dan akan salah dalam pelaksanaan yang mengakibatkan sasaran akan bias, dan yang kedua data harus singkron. Mekanisme, tahapan terlalu panjang sehingga terkadang harus ada data pengisi. Penjembatan dikekosongan ini, disitulah perlunya singkronisasi,' pungkas Saiful Arif.

Baca Lainnya :

• Wabup Kepulauan Selayar Pimpin Rakor P4GNPN0
• Wabup Kepulauan Selayar Buka Rembuk Stunting di Rayhan Square0
• Wabup Kepulauan Selayar Buka PKP Angkatan XVII Tahun 20210
• Wabup Buka Konsultasi Publik I Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 20220
• Wabup Selayar Serahkan SK kepada 82 CPNS Formasi 20210

Saiful Arif juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) selaku penyelenggara dan penghargaan yang setinggi tingginya atas kehadiran dan partisipasinya seraya membuka secara resmi sosialisasi sensus penduduk 2020 lanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.
 
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Joko Siswanto mengatakan dengan adanya sosialisasi sensus penduduk ini sebagai upaya agar partisipasi masyarakat bisa meningkat, terlebih juga karena adanya dukungan pemerintah daerah, terutama para camat, para kepala desa dan Lurah.

"Harapannya dari hasil pendataan ini diperoleh data yang akurat dan data yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat terkait dengan kependudukan,' ucap Joko Siswanto. (Diskominfo SP/Cx_one)