Saiful Arif : Selayar Terpisah, Tapi Kita Tak Rela Terbelakang dalam KPPD

MAKASSAR - Wabup Saiful Arif menyatakan, Selayar satu satunya kabupaten yang seluruh wilayahnya secara geografis terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Namun, kami tak ingin menjadi kabupaten terakhir yang menerapkan sistem dan aplikasi "Kartu Kredit Pemerintah Daerah" (KKPD) di Sulawesi Selatan.

Menjadi penanggap pertama dalam babakan tanya jawab dan diskusi pada Sosialisasi "Kartu Kredit Pemerintah Daerah" (KPPD) di Hotel Claro Makassar, Selasa (29-8) siang, Wabup Saiful Arif meminta para Nara Sumber dan atau Panitia melaksanakan Monev rutin, baik secara Nasional, maupun level reginonal Sulsel, sehingga setiap waktu tertentu dapat dipantau perkembangannya, sekaligus diketahui kendala yang dialami oleh Pemda tertentu dan mendiskusikan solusi untuk percepatan peningkatan pemanfaat sistem ini.

 Selain Wabup Selayar, Saiful Arif, Sosialisasi KKPD yang diawali Sambutan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rudy Bambang Wijanarko dan Sambutan Gubernur dibacakan Karo Ekonomi dan Pembangunan, Junaedi, yang diwarnai diskusi hangat dan dinamis hingga Magrib, juga dihadiri Hj. Indah Putri Indriani (bupati Luwu Utara), Frederik Victor Palimbong ( Wakil Bupati Toraja Utara);  Asman, ( Wabup Enrekang); Lutfi Halide ( Wabup  Soppeng), dan Armayani,( SekDa Wajo);

Baca Lainnya :

• Wabup Kepulauan Selayar Lantik 194 Pejabat Pengawas Kedalam Jabatan Fungsional0
• Tim GTPPC19 Kepulauan Selayar Jalani Rapid Test Covid-19, Hasilnya Non Reaktif0
• DP3AP2KB Diseminasi Audit Stunting sebagai Upaya Penurunan Stunting0
• Rakor Sejumlah Pimpinan OPD Bahas Solusi Anjloknya Harga Kopra di Selayar0
• "Saya Pria Cakep" Dekatkan Layanan Perizinan untuk Masyarakat Pulau0

 Kepada pewarta, Rabu (30-8) siang, Wabup menyatakan, di samping hal hal yang sifatnya substantif dan regulatif, para penanggap juga mempertanyakan hal hal tehnis, yang dijawab oleh ketiga Nara Sumber secara bergantian sesuai dengan kapasitas dan kewenangan serta materi yang dipaparkan sebelumnya.

Tampil sebagai Nara Sumber, Kepala Grup SP Nilai besar dan perizinan Ritel Dapartemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Moh. Dudi Dermawan; Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negri, Anwar Musadat; dan Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon, Dana Sujaksani.

Seusai acara, kepada Kaban Pengelolaan Keuangan dan dan Pajak Daerah H. Mukhtar bersama Kabidnya Andi Anshar, Wabup mengingatkan agar setiba di Selayar, dilaksanakan rakor, untuk percepatan pelaksanaan sistem dan Aplikasi KKPD ini, seraya terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk maksud yang sama. (Rls)