Ribuan Ton Ikan Keluar Tanpa PAD, Bupati Selayar akan Terapkan Check Point Kapal Nelayan

KEPULAUAN SELAYAR – Kabupaten Kepulauan Selayar dikenal sebagai rumah sumber daya perikanan bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Surga bahari Taman Nasional Takabonerate telah lama menjadi kebanggaan daerah. Namun, di balik kekayaan itu, tersimpan ironi pahit. Selama bertahun-tahun, ribuan ton ikan, baik hidup maupun segar, diangkut keluar tanpa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Selayar.

Akibatnya, miliaran rupiah PAD justru mengalir ke kabupaten lain, sementara Selayar hanya menjadi penonton. Kondisi ini mendorong Bupati Kepulauan Selayar, H. Natsir Ali, untuk mengambil langkah tegas dengan memberlakukan check point atau penarikan retribusi bagi kapal nelayan dari luar selayar.

“Semua kapal nelayan yang masuk harus melakukan check point. Semua ikan yang ditangkap dan keluar dari Selayar wajib terdata. Kita akan memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat Selayar." tegas Bupati saat menerima kunjungan Tim Kerja Pemanfaatan Chek Point diruang Kerjanya, Senin (15/9)

Baca Lainnya :

• Pengumuman Pelaksanaan Tes SKD0
• Hadiri Syukuran dan Silaturrahim Hari Jadi ke-413 Selayar, Ini Kata Basli Ali, Bupati Kepulauan Sela0
• Lomba MTQ XXXIII Sulsel Resmi Dibuka, Selayar Target Prestasi0
• New Normal Life, Tiga Warga Selayar Positif Corona0
• Bupati Basli Ali hadiri Hut Ke-76 TNI di Makodim 1415 Selayar0

Dia menambahkan, Penerapan check point ini bukan hanya kepentingan daerah, tapi yang utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD dari hasil check point ujung-ujungnya akan kembali ke masyarakat.

Penerapan check point ini akan melibatkan berbagai stakeholder melalui pembentukan tim satgas yang terdiri atas unsur Forkopimda, khususnya TNI-Polri, Balai Taman Nasional Takabonerate, Dinas Keuangan, Dinas Perikanan, serta pihak terkait lainnya.

Dalam pertemuan bersama Bupati, tim kerja pemanfaatan check point turut memaparkan alur pengawasan terpadu kawasan Takabonerate ketika sistem ini diberlakukan. Mekanisme pengawasan dimulai dari pemeriksaan kelengkapan administrasi kapal, pendataan jumlah dan jenis ikan yang ditangkap, hingga pencatatan tujuan distribusi hasil tangkapan ke daerah lain.

Dari pemaparan tersebut, tim kerja memastikan seluruh persiapan teknis telah rampung. Dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi sekaligus uji coba penerapan check point terhadap kapal nelayan yang mengambil hasil laut di wilayah Selayar.

Kebijakan ini diharapkan menjadi babak baru bagi Selayar dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber PAD, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. (HUMAS-IC)

_