Bappelitbangda Rapat Orientasi Penyusunan RKPD 2023

KEPULAUAN SELAYAR - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan rapat orientasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Selasa (21/12/2021).

Rapat ini merupakan tahapan awal dari penyusunan RKPD Tahun 2023 berdasarkan amanat Permendagri 86 tahun 2017. Acara ini dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah dan bertujuan untuk memberikan pemahaman serta penyamaan persepsi terkait penyusunan dokumen perencanaan bagi seluruh Perangkat Daerah.

Baca Lainnya :

• Wabup Selayar Akhiri Safari Ramadhan di Kecamatan Takabonerate3
• Bupati Kepulauan Selayar Bersama Dubes Indonesia Untuk Bulgaria Bahas KEK Pariwisata0
• Bupati Kepulauan Selayar Lantik Pejabat Eselon II, III, dan IV0
• Wabup Kepulauan Selayar Tutup Turnamen Barugaiya Cup II, Bandara FC Boyong Piala Bergilir 0
• Hut HBA Ke - 61, Bupati Apresisasi Kinerja Kejaksaan Negeri Selayar0

Kepala Bappelitbangda, Drs. H. Basok Lewa yang membuka rapat tersebut dalam arahannya menekankan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan, maka diperlukan sinkronisasi dan koordinasi serta sinergitas yang baik dari seluruh Perangkat Daerah. 

sedangkan dalam pemaparan materi menghadirkan dua pemateri, yakni Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda, Ir. Al Amin, S.Pi., M.M. dan Kabid Anggaran BPKPD, Wahyuningsih, S.E., M.M. 

Al Amin dalam paparannya menyampaikan terkait  jadwal dan tahapan penyusunan RKPD tahun 2023. Selain itu, menekankan bahwa pentingnya konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD sehingga seluruh kegiatan harus diinput ke dalam SIPD agar tidak ada lagi kegiatan baru yang muncul setelah penetapan RKPD dilakukan.

Selanjutnya paparan wahyuningsih menjelaskan kebijakan yang akan dilakukan untuk peningkatan pendapatan daerah serta kebijakan penganggaran pada tahun 2023. 

"Untuk penganggaran kegiatan pada tahun 2023 difokuskan pada penganggaran urusan pemerintahan yang termasuk mandatory spending yaitu belanja atau pengeluaran wajib oleh pemerintah yang sudah diatur oleh undang-undang. (Diskominfo-SP/Im)