TPPS Pemkab Selayar Rakor Evaluasi Kegiatan OPD dan Lintas Sektor terhadap Pelaporan Web Monitoring Bina Bangda

KEPULAUAN SELAYAR - Meninjaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kepulauan Selayar melaksanakan rapat koordinasi, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Kamis (18/07/2024) pagi.

Rapat dibuka oleh Wakil Bupati H. Saiful Arif, S.H selaku Ketua TPPS, diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. H. Arfang Arif didampingi Kadis DP3AP2KB Drs. Andi Massaile, turut dihadiri Para Kepala OPD, Para Operator Web Monitoring Bina Bangda, dan undangan lainnya.

Agenda dalam rapat tersebut adalah mengevaluasi program kegiatan oleh OPD dan lintas sektor terhadap pelaporan pada Web Monitoring Bina Bangda.  

Baca Lainnya :

• Kepala DP3AP2KB Sebut Penanganan Stunting di Selayar Perlu Dibangun Kolaborasi Lintas OPD0
• Buka Pelatihan Pencegahan Stunting, Ini Arahan Ketua TP PKK Selayar0
• Kadis PMD Irwan Baso, Ingatkan Kades Soal Anggaran Penanganan dan Penanggulangan Stunting0
• TP PKK Sulsel Gelar Sosialisasi Stunting dan Pengurangan Sampah Plastik di Kepulauan Selayar1
• Peringkat V konvergensi intervensi penurunan stunting, Ini Harapan Pjs. Bupati Kepulauan Selayar0

"Dari Hasil Monitoring dan evaluasi Pemkab, program kegiatan telah terlaksana tetapi masih ada beberapa program di OPD dan lintas sektor yang belum menyampaikan pelaporannya pada Web Mon Bina Bangda yang harus diselesaikan pada bulan Juli ini". ucap Arfan Arif

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Arfan Arif  mengharapkan TPPS dapat membangun sinergitas diantara semua para pemangku kepentingan dan meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam upaya mengakselerasi penurunan stunting serta mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di masing-masing OPD, Pemerintah Desa, maupun pemangku kepentingan. (Humas IKP-M)