Breaking News
- Wabup Selayar Dorong Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Perbup 33 Tahun 2025
- TP PKK Selayar Gelar Rakerda 2025, Siap Perkuat Peran Perempuan Dukung Program GEMERLAP
- Festival Dai Selayar 2025 Tuntaskan Grand Final, Ini Para Pemenangnya
- Gubernur Sulsel Dorong SKAI sebagai KTP Ikan, Bupati Selayar Siapkan Check Point Perikanan
- Mentan Kembali Apresiasi Program Kelapa GEMERLAP Bupati Selayar di Retret Kades se-Sulsel
- Yanti Rahmawati Natsir Ajak Anak Disabilitas Selayar Bangun Percaya Diri di Hari Disabilitas Internasional 2025
- Bupati Natsir Ali Hadiri Pembukaan Retret Kepala Desa se-Sulsel 2025, Sampaikan Pesan Khusus untuk Delegasi Selayar
- Bupati Natsir Ali Lakukan Kunjungan Koordinasi ke Kementan RI Bahas Kelapa, Pupuk, hingga Revitalisasi Jeruk Keprok Selayar
- Bupati Selayar Berangkatkan Dr. Hazairin Nur ke Aceh Tamiang untuk Misi Kemanusiaan
- Jembatan Poros Tanabau–Baera Runtuh, Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Jembatan Darurat
Wakil Bupati Kepulauan Selayar Hadiri Peluncuran Pilkada Serentak 2018
Selain Pilgub, 12 Kabupaten Kota Gelar Pemilihan Kepala Daerah
By Firman
kepulauanselayarkab.go.id - Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., menghadiri acara Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, di Sandeq Ballroom Grand Clarion Hotel and Convention, Kamis (28/9/2017) malam.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan ini berjalan dengan meriah, berbagai tampilan adat dihadirkan seperti tarian empat etnis dan lainnya.
Pada peluncuran Pilkada Serentak ini dijelaskan Sulsel akan menggelar Pilkada di 12 kabupaten/kota dan pemilihan gubernur (Pilgub) pada tahun depan.
Selain itu, pada acara ini juga untuk pertama kalinya jingle lagu Pilkada Serentak Sulsel diperdengarkan dan maskot berupa Benteng Ford Rotterdam diperlihatkan, jingle dan maskot ini, terpilih dari hasil sayembara.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif dalam sambutannya mengatakan Pilkada dan Pilgub harus dilaksanakan secara demokratis.
"Untuk menjamin pemilihan dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Negara Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan," kata Abdul Latief.
Ketua KPU, Arief Budiman tujuan yang ingin dicapai dalam Pilkada adalah pemilihan yang bebas dan adil.
"Tujuannya satu menjadi free and fair (bebas dan adil) sehingga di dapatkan pemimpin yang bermartabat," harapnya.
Arief juga menjabarkan bahwa tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun peristiwa demokrasi dan politik luar biasa untuk Indonesia.
Karena di tahun 2018 saja ada 171 daerah melaksanakan Pilkada dan Pilgub, 70 persen pemilih pada Pemilu ada di tempat tersebut. Pemilu terakhir jumlah pemilih 192 juta jiwa. Tahun 2018 juga menjadi tahun dengan penggunaan anggaran terbesar.
"Memang ada juga penganggaran di tahun 2017 dan 2019, tetapi 2018 yang terbesar, maka pesan saya bagi penyelenggara Pemilu hati-hati menggunakan anggaran," himbau Arief di atas panggung dengan mengenakan pakai adat Bugis warna biru langit.
Untuk KPU saja dibutuhkan dana anggaran sebesar Rp. 23 triliun. Dana ini terbagi atas dana untuk Pilkada Rp10,5 triliun, Pilpres dan Pileg Rp10,8 triliun dan untuk anggaran rutin 1,6 triliun.(MY/IM/*)
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments
.jpeg)