Breaking News
- Tim Regu Sepak Takraw Kepulauan Selayar Raih Juara Umum Pra Porprov Wilayah I Sulawesi Selatan
- Asisten Pemerintahan Selayar Buka Turnamen Dandim Cup 2025, Tumbuhkan Semangat Sportivitas
- Kolaborasi BAZNAS dan Dinsos Selayar Bantu Pemulihan Warga Terlantar
- Bupati Selayar Natsir Ali Terima Brevet Kehormatan Hiperbarik TNI AL
- Bupati Selayar Natsit Ali Terima Brevet Kehormatan Hiperbarik TNI AL
- Wabup Selayar Muhtar, M.M. Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur
- Yanti Rahmawati Ukir Sejarah Baru, Bawa PKK Selayar Raih Juara Umum di Jambore dan HKG PKK ke-53 Sulsel di Bone
- Mengabdi 23 Tahun, Baho Daeng raih Penghargaan dan Pin Emas PKK Sulsel
- Selayar Zero Narkoba, Bupati Natsir Ali Minta BNNP Hadirkan BNNK di Wilayahnya
- Malam Ramah Tamah HKG PKK ke-53 di Bone, TP PKK Selayar Raih Bonus Jutaan Rupiah dan Dua Sepeda Listrik
Wabup Kepulauan Selayar Hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Kepulauanselayarkab.go.id - Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H., mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelopran Keuangan Pemerintah Tahun 2017, bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jl. Senen Raya No. 1 Jakarta, Kamis (14/9/2017). Rakernas tersebut dibuka oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI, mengangkat tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera”. Rekernas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, serta untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain Wakil Bupati Kepulauan Selayar, lebih dari 200 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota hadir dalam acara tersebut.
Dikutip dari Sambutan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan secara umum kondisi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah baik. Hal tersebut tercermin dari predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Meskipun demikian, pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang meraih WTP, bukan berarti bebas dari korupsi.
"WTP tidak selalu berarti penggunaan anggaran telah efisien dan bebas korupsi," katanya.
Reporter : Adrian Novianto
Foto : Andi Arung
Editor : Firman

Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments