Breaking News
- Kodaeral VI Gelar Aksi Bakti Teritorial Prima Sambut HUT TNI ke-80 Tahun 2025 di Kepulauan Selayar
- Sambutan Berbahasa Selayar Laksda Andi Abdul Aziz Bikin Warga Buki Terharu pada Bakti Prima Kodaeral VI
- Laksda Andi Abdul Aziz dan Bupati Natsir Ali Serahkan Bantuan Nelayan di Tengah Laut lewat KRI Mamuju
- Bupati Selayar Apresiasi dan Bangga Bakti Prima Teritorial Kodaeral VI Dilaksanakan di Selayar
- Bakti Prima Teritorial Kodaeral VI Meriahkan Hut Ke 80 TNI di Kepulauan Selayar
- Kembali ke Tanah Kelahiran, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Azis Disambut Hangat Bupati Kepulauan Selayar
- Maulid Nabi 1447 H, Wabup Muhtar Tekankan Visi Pembangunan dan Ciri Pengikut Rasulullah
- Melalui Rakornas, Yanti Rahmawati Natsir Tegaskan Posyandu Bukan Sekadar Penimbangan Balita
- Bupati Natsir Ali Dorong SelayarJadi Sentra Bibit Kelapa Nasional di Kementerian Pertanian
- Kominfo Selayar Audiensi dengan BAKTI Komdigi, Bahas Solusi Akses Internet Kepulauan
Wabup Kepulauan Selayar Buka Rapat Gelar Pengawasan Daerah

SELAYAR - Rapat Gelar Pengawasan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Selasa (18/12/2018).
Rapat gelar pengawsan daerah yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., yang ditandai dengan soft launching aplikasi Siladus.
Selain Inspektur Kabupaten, dihadiri oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV Inpektorat Provinsi Sulawesi Selatan, para Asisten, unsur forkopimda, dan para pimpinan OPD, para Kepala Bagian Setda, camat, lurah, kepala desa, serta para bendahara se-Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pada kesempatan itu Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., menyerahkan plakat dan piagam OPD dan Desa, yan dinilai berprestasi dalam hal pengelolaan keuangan. Masing-masing adalah Desa Batang, Desa Latondu, Desa Kalepadang, Desa Barat Lambongan, Desa Kaburu dan Desa Bukit Timur. Sementara dari OPD masing-masing adalah Badan Kesbangpol, BKPPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Dalam sambutannya Wakil Bupati mengemukakan bahwa secara popular bahwa pengawasan itu dikonotasikan sebagai proses kegiatan untuk mencocokkan apakan penyelanggaraan pemerintahan itu telah berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Berbicara mengenai pengawasan, maka dia adalah bagian yang integral dari fungsi managemen di samping fungsi-fungsi lainnya. Pengawasan memiliki urgensi yang tinggi terutama dalam sebuah proses pencapaian tujuan. Jadi pengawasan itu hadir bukan berarti tidak percaya kepada penyelanggara negara. Tetapi kita hanya ingin memastikan bahwa perilaku kita sebagai insan pemerintah sudah berjalan di atas rel yang tidak putus,” kata Zainuddin.
Wabup mengatakan bahwa out put yang diharapkan dalam organisasi pemerintah melalui pengawasan itu adalah proses pencapaian tujuan berlangsung dengan efisien, efektif, dan produktif.
Sementara Inspektur Kabupaten AR. Krg. Magassing menyebut bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Inspektorat Kabupaten telah menyelenggarakan beberapa program pengawasan sebagai upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI.
Sekadar diinfokan bahwa pada rapat gelar pengawasan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan materi “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Ekonomis, Efisien dan Efektif melalui Efektifitas Sistem Pengendalian Intern”. (IM)

Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments