Terima Kunjungan KPKNL Makassar, Bupati Basli Ali Imbau Pihak Yang Kuasai BMD Segera diKembalikan

KEPULAUAN SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar, Harmaji dan jajarannya. 

Pada penerimaannya, Bupati didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Muhtar, dan Kepala Bagian Ekonomi Setda Rahman Made, menyambut kedatangan Kepala KPKNL Makassar dengan penuh kehangatan dan kekeluargaan, di Rujab Bupati, Rabu (1/11) pagi. 

Harmaji mengatakan bahwa kunjungannya sebagai salah satu bentuk silaturahmi sekaligus peningkatan sinergi antara KPKNL dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pengelolaan Asset dan Barang Milik Daerah (BMD) 

Baca Lainnya :

• Gelombang Air Pasang di Kecamatan Takabonerate, Bupati Kepulauan Selayar Segera ke TKP0
• Musrifah Basli : Hidup Matinya Koperasi di Tangan Pengawas dan Pengurus0
• Calender Of Event 2018 Kabupaten Kepulauan Selayar Resmi Dilaunching0
• Angin Segar, PLTS Akan Hadir di Kepulauan Selayar 0
• DWP Kepulauan Selayar Gelar Sosialisasi Seputar Kesehatan Ibu dan Anak0

"Sesusai tugas kami, kadatangan kami tentu dalam rangka koordinasi pengelolaan aset daerah, baik pelaksanaan lelang, penghapusan, maupun penilaian barang milik daerah," ucapnya 

Dalam pertemuan ini, Bupati Basli Ali, dan Pihak KPKNL banyak berdiskusi tentang pengelolaan dan penghapusan Asset dan Barang Milik Daerah termasuk proses penyelesaian piutang daerah maupun Asset dan BMD yang masih dikuasai oleh pihak lainnya. 

Dan Bupati pun berharap silaturahmi ini dapat terus terjaga dan kedepannya kerjasama yang telah terjalin dapat ditingkatkan serta memberikan dampak positif pada penyelenggaran pemerintahan daerah. 

Melalui kesempatan ini pula, Bupati Basli Ali mengimbau sekaligus menekankan kepada para pihak yang saat ini masih punya utang piutang atau menguasai barang yang tercatat sebagai milik daerah untuk segera diselesaikan atau dikembalikan. 

Pertemuan diakhiri dengan harapan dari kedua belah pihak agar semua apa yang diniatkan untuk kemajuan pembangunan daerah, terwujud dan terlaksana dengan baik dan hasil yang optimal. (HUMAS-IC)