Rakor Tim Penanggulangan Kemiskinan Sulsel: Wabup Muhtar Soroti Subsidi BBM dan Pupuk

KEPULAUAN SELAYAR - Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muhtar, M.M, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Penanggulangan Kemiskinan Sulawesi Selatan secara virtual di Ruang Vidcom Kantor Bupati pada Jumat (16/05/25). 

Rakor ini membahas perencanaan dan program penanggulangan kemiskinan serta persoalan kemiskinan di Sulsel.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sulsel, membuka kegiatan ini. Ia memaparkan strategi optimalisasi peran TKPK dalam penanggulangan kemiskinan daerah, menekankan beberapa pilar utama seperti pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Baca Lainnya :

• Sebanyak 57 Sub Penyalur BBM di Selayar Diresmikan0
• Tim Terpadu Turun ke Lapangan Cari Tahu Penyebab Tingginya Harga BBM pada Pengecer0
• Tim Survei Temukan 90 Penjual BBM Ilegal di Kota Benteng Selayar, Ini Tindakan yang Dilakukan Pemda 0
• Raih Penghargaan WBBM, Bupati bersama Kepala KPPN Benteng Teken Pernyataan Komitmen Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa0
• Tim Terpadu Turun Melakukan Penertiban Pengecer BBM 0

Wabup Muhtar Tekankan Perlakuan Khusus Subsidi BBM dan Pupuk

Sedangkan Wakil Bupati  Kepulauan Selayar H. Muhtar melaporkan kondisi tata niaga di Kepulauan Selayar dan menekankan perlunya perlakuan khusus mengenai subsidi BBM dan Pupuk. Ia meyakini bahwa jika kedua hal ini dibenahi dan disubsidi oleh provinsi, kemiskinan di Selayar dapat ditekan hingga 5 persen dan Selayar dapat keluar dari 10 besar dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulsel.

"Jika dua hal ini dibenahi dan disubsidi oleh Pemprov Sulsel, saya kira kemiskinan di Selayar bisa ditekan hingga lima persen, dan keluar dari 10 besar dari tingkat Kemiskinan di Sulsel," tegas Wabup Muhtar.

Untuk diketahui, dalam rakor ini menghasilkan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu melakukan pendataan penduduk miskin, validasi data penduduk miskin, serta tagging program. Dengan adanya rakor ini, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Sulsel dapat lebih efektif dan terarah. (Humas IKP/M)