Pemkab Bersama BPJSTK Monev Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

KEPULAUAN SELAYAR – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan bersama dengan Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan melakukan rapat monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Rapat monev ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Kamis (7/12/2023), dipimpin oleh wakil bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH. Hadir pula Kadis Perindustrian dan ketenagakerjaan Hj. Ros Irma bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Firdaus serta seluruh anggota tim percepatan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wakil Bupati mengungkapkan, sejauh ini jumlah klaim peserta BPJS ketenagakerjaan yang dibiayai melalui APBD sudah mencapai 3 Milyar lebih. sedangkan jumlah iuran yang diterima BPJS ketenagakerjaan baru mencapai 2 milyar lebih.

Baca Lainnya :

• Pemkab Selayar Bersama BPJSTK Rapat Bahas Peningkatan Kepesertaan melalui Program Sikamaseang0
• Melalui Wadah Korpri, PNS Berhak Mengikuti Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan 0
• BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JKM kepada Ahli Waris ASN dan Non ASN0
• Besok Dinas PMPTSPTK Bersama BPJS Ketenagakerjaan akan Sosialisasi di Bontolebang0
• Bersama BPJSTK, plt. Kadis PMPTSPTK Serahkan Santunan JKM Ahli Waris Abd. Gani0

“Kalau kita lihat jumlah iuran versus klaim, iuran kita masih minus 1 M lebih, nanti akan dijelaskan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Saiful Arif

Menyikapi hal tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kepulauan Selayar, Firdaus mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan adalah badan publik berbentuk nirlaba dan berskala nasional.

“Tidak semua kantor cabang klaimnya lebih besar dari pada iuran, seperti hasil monev kemarin, kita di Selayar klaimnya lebih besar dari pada iurannya. Tapi ada juga kantor cabang yang klaimnya lebih kecil, tapi iurannya besar. Disitulah kita bisa saling menutupi, terlebih disini masih ada iuran dari pemberi kerja atau badan usaha serta iuran dari jasa konatriksi,” ungkap Firdaus kepada awak media.

Dalam rapat itu diungkap bahwa rekomendasi penganggaran untuk Tahun 2024 adalah untuk para pekerja rentan APBD, pekerja rentan Desa, Non ASN, perangkat desa, anggota BPD, perangkat RT/RW, pengurus PKK, pengurus keagamaan, kader KB dan Posyandu.

Hal tersebut menjadi topik pembahasan yang lebih dirinci yang diharap dapat diaspirasikan sesuai mekanisme dan terokomodir dalam APBD 2024 kendati APBD sudah disahkan. Olehnya itu Wabup berharap masih ada ruang yang bisa diberikan oleh tim anggaran yang bisa disepakati oleh tim banggar. (Humas IKP Diskominfo SP/Im)