Buka Bimtek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan, Ini Arahan Sekda Selayar

MAKASSAR - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si membuka bimbingan teknis (Bimtek) penatausahaan pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual, di Hotel Santika Makassar Sulsel, Senin (26/8/2019).

Bimtek yang dilaksanakan kerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Manajemen dan Akuntansi Keuangan Daerah (LKPMAD) Hasanuddin Makassar dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Drs. H. Muh. Nur Haliq, M.Si, Tim Narasumber dari Unhas Makassar, para PPK lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, para Kasubag Dan Kasubid Lingkup BPKAD, para bendahara pengeluaran, operator SIMDA dan pengurus barang OPD se-Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sekda Selayar Marjani Sultan mengatakan kualitas informasi dan laporan keuangan pemerintah daerah, akan menjadi dasar penyusunan perencanaan APBD tahun anggaran berikutnya. Olehnya itu kata Marjani Sultan dibutuhkan konsistensi kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus terus menerus dilakukan perbaikan.

Baca Lainnya :

• Bimtek Penerapan Simda Oleh Bappelitbangda Selayar, Begini Harapan Asisten Ekbangkes0
• Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Ini Materi Sekda Selayar 0
• Bimtek Jurnalistik Resmi Ditutup, Ini Harapan Kabag Humaspro Selayar 0
• Bappelitbangda Gelar Sosialisasi Kebijakan Pemda dan Bimtek Penyusunan Proposal Kabupaten0
• Sekda Buka Resmi Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Kepulauan Selayar 0

Baca juga : Bantuan Kepada Korban Kebakaran Terus Mengalir, Kali ini Datangnya Dari PKK Peduli

“Hal ini dapat kita lihat dari penyajian LKPD tiga tahun terakhir mampu mempertahankan opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2016, Tahun 2017, dan WTP Tahun 2018,” kata Marjani Sultan.

Peningkatan konsistensi kualitas informasi tersebut tidak terlepas dari kerja kerja keras segenap jajaran Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya bendahara pengeluaran, operator SIMDA, dan pengurus barang dalam melakukan perbaikan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan dan penyajian laporan keuangan SKPD dan selanjutnya dikonsolidasikan dalam LKPD.

Namun demikian lanjut Marjani Sultan, kita semua mempunyai tanggung jawab bersama untuk selalu meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mempertahankan opini BPK-RI WTP di tahun 2019 dan seterusnya.

“Perlu saya sampaikan bahwa tantangan terbesar kita tahun ini dalam mempertahankan WTP atas LKPD Tahun 2019 utamanya terkait penatausahaan dan penyajian transaksi dalam LKPD Tahun 2019, agar tidak terjadi temuan berulang oleh tim pemeriksa BPK-RI,” terang Marjani Sultan.

Ia mengimbau kepada seluruh peserta bimtek agar betul-betul memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi beserta solusi pemecahannya. (K)